TENGGARONG – Pemerintah Kecamatan Tabang dan PT Mutiara Kalja Permai (MKP), hadiri pertemuan bersama anggota Komisi 1 DPRD Kukar. Dalam hal membahas sinergi dalam penguatan program pembangunan. Di Ruang Rapat Komisi 1 DPRD Kukar, Kamis (30/1/2025).
Pertemuan ini sekaligus memberikan klarifikasi terkait izin operasional, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Rapat ini diadakan untuk memastikan bahwa operasional perusahaan kayu di Kecamatan Tabang, mendukung kelestarian alam dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat setempat. Karena adanya dugaan pelanggaran izin yang dilakukan perusahaan terkait.
Dalam pertemuan ini Pemerintah Kecamatan Tabang meminta bahwa perlunya komunikasi yang lebih terbuka dan intensif, antara pemerintah dan PT MKP. Serta memperhatikan dampak sosial dari aktivitas perusahaan terhadap masyarakat.
Pemerintah Kecamatan Tabang pun mengimbau perusahaan untuk berkolaborasi dalam menjawab tantangan pembangunan yang ada. “Nah kami pemerintah dari kecamatan Tabang meminta selama ini PT MKP tidak terlalu terbuka dengan kami,” ungkap Camat Tabang, Rakhmadani Hidayat.
Ia pun meminta pihak perusahaan agar bisa terus berkoordinasi dan berkolaborasi dalam menjawab tantangan muatan pembangunan. Tentunya sesuai dengan kehadiran mereka di dunia investasi di Kecamatan Tabang.
Pemerintah Kecamatan Tabang menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara sektor usaha dan pemerintah. Guna menciptakan lingkungan investasi yang berkelanjutan, dengan memperhatikan kultur sosial dan akses masyarakat terhadap jalur yang dilalui oleh aktivitas perusahaan.
“Jangan sampai nanti ketika beroperasi tanpa memperhatikan kultur sosial dan aktivitas masyrakat yang melewati jalan tersebut tentu harus diperhatikan dengan baik,” tutupnya.
Penulis : Shavira Ramadhanita
Editor : Muhammad Rafi’i
