Pastikan Kesejahteraan Petani, BUMDes Giri Agung Jalin Kerjasama Dengan Bulog 

Tenggarong – Memiliki masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, membuat Desa Giri Agung mengembangkan hilirisasi hasil sektor pertanian. Setelah sebelumnya mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berupa lumbung pangan, lengkap dengan alat produksi beras mulai dari lantai jemur, gudang hingga Rice Mining Unit (RMU).

Dengan luas lahan pertanian lebih dari 600 hektare, tak heran Desa Giri Agung selama ini menjadi salah satu penghasil padi terbesar di Kukar. Dalam satu kali masa panen, petani padi di Desa Giri Agung mampu produksi 900 ton lebih gabah kering.

Potensi inilah yang terus didorong oleh Pemkab Kukar, guna mewujudkan Kukar sebagai lumbung pangan bagi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Januari kemarin kan diresmikan lumbung pangan di desa kami (Giri Agung), setelah lebaran ini nanti kita akan adakan rapat, untuk menyusun rencana program kedepan. Kami berencana untuk mengakomodir seluruh hasil pertanian melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” kata Kepala Desa (Kades) Giri Agung, Supriyadi, Selasa (11/4/2023).

Supriyadi mengklaim, BUMDes di desanya merupakan satu-satunya BUMDes di Kecamatan Sebulu, yang telah mengantongi perizinan. Terintegrasi langsung dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Tidak hanya itu, ia mengatakan BUMDes Giri Agung pun telah terintegrasi dengan Bulog. Sehingga dapat mengendalikan Harga Eceran Tertinggi (HET) secara legal, tujuannya untuk menjaga kestabilan harga gabah.

“Jadi ketika musim panen nanti harganya tidak jatuh, karena petani mendapat harga sesuai dengan HET,” sambungnya.

Selama ini, hasil pertanian di Desa Giri Agung sebenarnya sudah berhasil diolah hingga sektor hilir. Bahkan beras dari Desa Giri Agung rutin menyuplai kebutuhan pangan, untuk perusahaan yang ada di sekitar Desa Giri Agung. Hanya saja masih dikelola oleh tengkulak lokal.

“Jadi nanti semua akan dikelola oleh BUMDes, tentunya dengan langkah ini kami berharap pengelolaannya bisa berjalan sesuai rencana. Sehingga bisa semakin mensejahterakan para petani,” pungkasnya. (adv/tabs)