SAMARINDA – Insiden longsor di sisi inlet proyek Terowongan Selili pada Minggu (11/5/2025) memicu keprihatinan dari DPRD Samarinda. Musibah yang dipicu curah hujan tinggi itu menimbulkan pertanyaan besar soal kualitas konstruksi dan perencanaan proyek yang digarap Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera turun tangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur penahan tanah dan kinerja kontraktor.
“PUPR harus segera mengevaluasi struktur penahan. Dugaan awal kami, kerusakan ini terjadi akibat perhitungan beban yang kurang cermat, terutama dalam menghadapi hujan deras,” ujar Rohim.
Ia mencurigai adanya kelemahan pada desain tebing yang gagal menahan tekanan tanah saat hujan deras melanda. Menurutnya, kondisi ini menandakan kurangnya antisipasi terhadap potensi bencana, yang seharusnya sudah dipertimbangkan sejak tahap awal perencanaan.
“Kalau perencanaan dan konstruksi dilakukan dengan standar yang baik dan memperhitungkan cuaca ekstrem, kejadian seperti ini bisa dihindari,” tambahnya.
Rohim juga menegaskan perlunya dilakukan audit teknis menyeluruh terhadap proyek tersebut. Bila terbukti ada unsur kelalaian atau pelanggaran, ia mendesak Pemkot dan Dinas PUPR tidak segan menjatuhkan sanksi tegas kepada kontraktor.
“Ini proyek strategis yang menyangkut kepentingan publik. Jangan sampai masyarakat dirugikan akibat lemahnya pengawasan. Keselamatan publik harus diutamakan,” pungkasnya. (RK)
