SAMARINDA — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyoroti ketimpangan sarana pendidikan dan minimnya tenaga pendidik di berbagai wilayah di Kaltim. Ia menilai, program pendidikan gratis atau Gratispol yang selama ini digaungkan Pemprov, tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai.
Mengacu pada data Dapodik tahun 2020, terdapat 3.030 sekolah dari jenjang SD hingga SMA di Kalimantan Timur. Namun, angka ini dinilai belum cukup menjangkau seluruh kebutuhan wilayah, terutama di daerah penyangga dan kawasan terpencil seperti Kabupaten Paser, Kutai Barat, hingga Mahakam Ulu.
“Sampai sekarang Balikpapan saja masih kekurangan SMA/SMK. Belum lagi di kabupaten-kabupaten lain yang kondisinya lebih tertinggal. Ini harus jadi perhatian,” kata Damayanti.
Di sisi lain, jumlah tenaga pengajar juga belum ideal. Berdasarkan data tahun 2022, hanya ada 9.613 guru baik berstatus PNS maupun non-PNS yang tercatat di Kaltim. Menurut Damayanti, Pemprov harus melakukan kajian ulang terhadap kebutuhan riil pendidikan di tiap kabupaten/kota.
“Yang dibutuhkan bukan hanya pembangunan fisik sekolah, tapi juga SDM-nya. Jumlah gurunya cukup atau tidak, usianya produktif atau malah sudah mendekati pensiun. Ini harus dihitung secara serius,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa program Gratispol akan sia-sia jika tak dibarengi kesiapan tenaga pendidik. “Pendidikan gratis memang baik, tapi kalau gurunya kurang, tidak akan berdampak maksimal. Kita jangan cuma bicara gratis, tapi abaikan fondasinya,” pungkas politisi PKB tersebut. (Adv)
Editor: Susanto
