TENGGARONG – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar untuk menemukan strategi jitu, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan belanja yang lebih efisien.
Dorongan ini disampaikan Fraksi Golkar saat memberikan pandangan umum terkait Nota Keuangan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kukar tahun anggaran 2024. Dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (12/9/2024) malam.
Dalam pandangan Fraksi Golkar, menyampaikan sederet masukan kepada Pemkab Kukar, agar menunjukan upaya serius dalam meningkatkan PAD. Dan, tidak hanya bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari industri-industri ekstraktif seperti migas dan batu bara.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada DBH dan harus mulai memikirkan caranya mendapatkan PAD yang besar,” sebut Johansyah.
Bahkan, Fraksi Golkar juga menyarankan eksekutif untuk mulai melakukan pendataan ulang wajib pajak, menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pemungutan pajak daerah. Serta menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan pajak untuk mempercepat proses dan akurasi data.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam belanja daerah. Mereka menyarankan agar pemerintah daerah lebih cermat dalam pengelolaan belanja, termasuk mempertimbangkan kembali sebelum melakukan pengadaan barang baru dan fokus pada kebutuhan yang benar-benar mendesak.
“Kami sarankan pemerintah daerah melakukan analisis mendalam terhadap selisih antara anggaran dan realisasi belanja, serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang konkrit untuk mengurangi selisih tersebut,” tutupnya.
Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i
