SAMARINDA – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dinilai berdampak serius terhadap sektor perhotelan di Kalimantan Timur. Pendapatan hotel yang bergantung pada kegiatan pemerintahan kini terpuruk, mengancam stabilitas ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Kaltim, Wied Paramartha, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut telah menghantam bisnis perhotelan, khususnya di Samarinda.
“Market utama hotel di Samarinda adalah pemerintah, terutama untuk kebutuhan ruang rapat. Sekitar 50–70 persen pendapatan hotel berasal dari segmen ini. Efisiensi anggaran memukul sektor kami cukup dalam,” jelas Wied, Rabu (23/4/2025).
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, turut menguatkan kekhawatiran tersebut. Ia menilai efisiensi belanja pemerintah berimbas langsung pada keberlangsungan usaha hotel dan sektor jasa terkait.
“Saya pribadi tidak setuju dengan efisiensi ini. Dampaknya meluas ke berbagai profesi yang hidup dari perputaran ekonomi tersebut,” tegas Nurhadi saat dihubungi, Jumat (25/4/2025).
Nurhadi menyebut, pemangkasan anggaran bukan hanya mengurangi kunjungan instansi ke hotel, tetapi juga berisiko memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor perhotelan.
“Efisiensi ini memicu penurunan okupansi hotel. Jika terus berlanjut, ujungnya PHK, dan kita tidak ingin ini terjadi di Kaltim,” tambah politikus PPP dari Dapil Balikpapan ini.
Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya mencari jalan tengah, misalnya dengan menyesuaikan harga layanan hotel agar tetap sesuai pagu anggaran, bukan serta-merta memangkas seluruh kegiatan.
Nurhadi juga menyoroti kondisi Kota Balikpapan yang PAD-nya sangat bergantung pada sektor jasa dan pariwisata. Tidak seperti daerah lain yang memiliki sektor ekonomi alternatif, Balikpapan sangat terdampak dengan turunnya intensitas kunjungan, termasuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Semakin jarang tamu datang, semakin terasa penurunan PAD,” ungkapnya.
Nurhadi menegaskan bahwa keberlangsungan sektor pariwisata dan jasa tidak bisa dipisahkan dari stabilitas ekonomi daerah. Ia mendesak pemerintah pusat agar tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga memperhatikan kelangsungan sektor ekonomi yang menopang banyak lapangan kerja. (adv/dprdkaltim)
Editor: Susanto
