SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, mengungkapkan bahwa telah tercapai kesepakatan bersama antara aliansi masyarakat Dusun Tani Jaya Bersatu, Desa Batuah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim, dan pihak perusahaan tambang PT Baramulti Suksessarana (BSSR) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kaltim beberapa waktu lalu, terkait penanganan dampak longsor di kilometer 28, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Longsor yang terjadi tersebut telah berdampak langsung terhadap sekitar 22 rumah warga yang hancur akibat longsor secara bertahap sejak Januari hingga Mei, kondisi rumah warga hancur tidak dapat ditinggali, hingga saat ini warga mengungsi ke rumah saudara.
Menanggapi hal ini, DPRD Kaltim melalui Komisi III mengambil langkah untuk memfasilitasi penyelesaian dan mencarikan solusi yang tepat.
“Kami meminta pihak PT BSSR untuk bertanggung jawab atas dampak dari longsor ini. Meskipun Dinas ESDM menyebutkan bahwa kejadian ini merupakan bencana alam, namun masyarakat memiliki pandangan berbeda, yaitu bahwa longsor dipicu oleh aktivitas pertambangan,” jelas Reza Fachlevi.
Untuk memastikan akar permasalahan, DPRD Kaltim membentuk tim khusus atau Tim independent yang akan melakukan kajian lapangan.
Tim ini akan melibatkan Dinas ESDM, perwakilan masyarakat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), dan instansi terkait lainnya.
“Kami juga mengundang media untuk menyaksikan bersama-sama ya nanti kita jadwalkan,” tambahnya
Reza juga mengapresiasi langkah inisiatif dari pemerintah kabupaten yang berencana untuk membangun rumah atau merelokasi warga terdampak.
Ia menyebut bahwa pemerintah provinsi melalui BPBD maupun dinas lainnya kemungkinan telah menyalurkan bantuan awal kepada korban longsor.
“Pihak perusahaan menyatakan siap menyediakan lahan seluas setengah hektare bagi masyarakat terdampak, jika terbukti longsor tersebut akibat aktivitas pertambangan perusahaan juga siap mengganti rugi rumah warga,” tambahnya.
Lebih lanjut, Reza menekankan pentingnya perhatian terhadap fasilitas umum seperti rumah ibadah yang juga terdampak dalam bencana ini.
Legislator asal Kutai Kartanegara ini berharap baik pemerintah maupun pihak perusahaan dapat memberi perhatian dan bantuan khusus.
Perbedaan pendapat terkait penyebab longsor ini antara masyarakat dan hasil kajian geologi membuat DPRD merasa perlu turun langsung ke lokasi.
Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif agar penanganan dilakukan secara tepat dan adil bagi semua pihak.
“PT BSSR akan menyediakan lahan sementara pemerintah Desa akan berkoordinasi dengan Pemkab Kukar untuk menyediakan dana pembangunan rumah bagi warga korban longsor,” tutupnya. (Adv/ DPRD Kaltim)
Penulis: Hanafi
Editor: Susanto