SAMARINDA – Suasana Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Samarinda, Senin (5/5/2025), bukan sekadar agenda tahunan rutin. Bagi Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, momen ini menjadi simbol awal sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk merancang masa depan provinsi menuju tahun-tahun emas.
Bertempat di ruang pertemuan Pemprov Kaltim, jajaran pimpinan dan anggota DPRD turut hadir bersama Sekretaris DPRD, Norhayati Usman, dalam rangkaian pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Dalam sambutannya, Hasanuddin tidak hanya menyampaikan pandangan kelembagaan, tetapi juga menggambarkan harapan besar akan kemitraan yang sehat dan produktif antara semua pihak.
“Atmosfer positif ini perlu kita jaga karena menjadi kunci bagi kelancaran pembangunan menuju Kaltim Sejahtera 2045 dan Indonesia Emas 2045,” ujarnya penuh semangat.
Musrenbang ini menjadi titik temu berbagai kepentingan. DPRD Kaltim mengusulkan agar program-program pendukung tugas dan fungsi kelembagaan dewan masuk dalam prioritas RPJMD. Hal ini dianggap penting sebagai bagian dari penguatan peran legislatif dalam proses pembangunan daerah.
Hasan juga menyoroti pentingnya membuka ruang seluas-luasnya bagi aspirasi masyarakat. Ia mengusulkan konsep “kamus usulan aspirasi”, yakni sebuah wadah program yang memungkinkan hasil reses anggota dewan diterjemahkan secara konkret ke dalam dokumen perencanaan seperti RKPD.
“Aspirasi rakyat adalah bahan bakar pembangunan. Kami ingin program prioritas di setiap perangkat daerah bisa menjadi pintu masuk untuk menyalurkan aspirasi tersebut,” tegasnya.
Selain fokus pada perencanaan jangka menengah, Hasan juga memberi perhatian terhadap teknis pelaksanaan di lapangan. Ia mendorong Pemprov untuk menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur mekanisme penyusunan rencana tahunan berbasis sistem SIPD RI, guna meminimalisasi hambatan administratif dalam penginputan dan verifikasi usulan.
Lima butir utama yang disampaikan DPRD dalam forum ini disebut Hasan sebagai peta jalan kolaborasi. Mulai dari memperkuat sinergi antar-lembaga, menjadikan program DPRD sebagai prioritas pembangunan, hingga memastikan setiap perangkat daerah berperan aktif dalam menyusun kebijakan yang partisipatif dan inklusif.
Musrenbang kali ini bukan hanya soal angka dan grafik, melainkan tentang upaya membumikan suara rakyat agar tertuang dalam dokumen resmi pembangunan daerah. (adv)
Penulis: Hanafi
Editor: Susanto
