SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin, yang akrab disapa Ayub, menegaskan pentingnya pengelolaan alur-alur sungai di wilayah Kaltim secara terstruktur dan berpihak pada kepentingan daerah.
Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim ini menyoroti perlunya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti DAS Mahakam dan DAS Berau oleh perusahaan daerah, agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita tidak hanya bicara pengelompokan atau tambatannya saja, tetapi pengelolaan daerah sungainya secara menyeluruh. Semua DAS di Kaltim, seperti Mahakam dan Berau, akan kita perjuangkan agar dikelola oleh perusahaan milik daerah, bukan segelintir pihak,” ujar Ayub.
Menurutnya, saat ini pengelolaan Sistem Terminal Sungai (STS) dan sejumlah infrastruktur perairan seperti tambatan dan jembatan masih banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan tertentu, termasuk Pelindo dan PTB.
Ia menilai pengelolaan tersebut semestinya bisa diambil alih oleh perusahaan daerah agar hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas melalui PAD.
“Kalau dikelola oleh perusahaan daerah, hasilnya bisa dibagi untuk PAD. Tidak hanya dimonopoli oleh pihak swasta atau individu. Ini soal bagaimana kita mengelola aset daerah untuk kepentingan daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ayub menyebutkan bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Perhubungan guna mendorong regulasi dan kebijakan yang memungkinkan pengalihan pengelolaan tersebut ke pemerintah daerah melalui payung hukum yang jelas.
“Sudah saatnya cara berpikir kita berubah. Semua aset yang berada di wilayah Kalimantan Timur harus berguna bagi Kaltim. Harus mendatangkan PAD dan manfaat yang nyata untuk masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Hanafi
Editor: Susanto
