SEJAK ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami geliat pembangunan yang luar biasa. Wilayah yang dulunya identik dengan keterisolasian dan akses jalan berlumpur, kini menjelma menjadi simpul strategis dengan infrastruktur modern dan dinamika ekonomi yang makin terasa.
Saya pribadi, terhitung baru lima kali menginjakkan kaki ke kawasan ini. Pertama kali saat lokasi ini masih disebut sebagai “titik nol” pembangunan IKN. Masih berupa semak belukar, jalan rusak, dan nyaris tanpa aktivitas berarti.
Kali kedua dan ketiga saat masa pembangunan infrastruktur dasar mulai berjalan, lalu keempat saat beberapa bangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) mulai berdiri megah, dan terakhir, saat Media Kaltim mendapat kehormatan menggelar “Media Kaltim Nusantara Fun Run” di kawasan KIPP, sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-5 Media Kaltim.
Melihat perkembangan yang begitu pesat, di awal Mei ini Media Kaltim Network juga telah menempatkan Biro IKN secara resmi. Sosok yang saya percaya adalah Rizky Maulana. Asli warga Sepaku. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sukaraja.
Jauh sebelum menjadi kepala desa, 13 tahun lalu Rizky pernah bersama-sama saya ikut membesarkan Bontang Post, salah satu media jaringan Kaltim Post-Jawa Pos di Kota Bontang.
Kini, ia kembali mengabdi lewat jalur media, untuk memastikan informasi dari dan tentang IKN dapat tersampaikan akurat, cepat, dan berimbang langsung dari jantung pembangunan nasional.
Pembangunan IKN dimulai pada Agustus 2022, diawali dengan proyek infrastruktur dasar seperti Istana Negara, kantor presiden, dan jalan akses utama. Proyek ini dirancang dalam lima tahap hingga tahun 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Tahap pertama (2022–2024) fokus pada pembangunan KIPP dan pemindahan ASN. Kini, di tahun 2025, Otorita IKN resmi mulai berkantor di Nusantara, dengan dukungan anggaran Rp48,8 triliun untuk pembangunan tahap kedua.
Khusus di Sepaku, transformasi itu tampak jelas. Jalan nasional yang dulu memprihatinkan kini telah dibeton rigid. Jika beberapa tahun lalu, perjalanan dari Samboja ke Sepaku bisa memakan waktu 2 hingga 3 jam, kini dapat ditempuh hanya dalam waktu sekitar 1 jam.
Selain itu, pembangunan Jalan Tol IKN juga tengah berlangsung, yang akan menjadi jalur strategis untuk mempercepat konektivitas ke Kawasan Inti Nusantara.
Bangunan-bangunan vital telah berdiri. Kantor kementerian, apartemen ASN, dan fasilitas umum lainnya, seperti Rumah Sakit Hermina dan hotel bintang 5 dan bintang 3 mulai beroperasi. Aktivitas konstruksi di Kawasan Inti Ibu Kota Negara (KIIP) terus berjalan siang malam.
Sepaku kini bukan lagi kawasan pinggiran, melainkan gerbang masa depan Indonesia. Namun geliat ini juga menghadirkan tantangan nyata. Salah satunya adalah keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang memadati Jalan Bypass Sepaku, jalur cepat yang dibangun pada 2023 untuk mengurai kemacetan di sekitar Pasar Suka Raja.
Kini, jalur tersebut malah dipenuhi lapak-lapak liar yang membahayakan keselamatan dan mengganggu estetika kota.
Deputi Otorita IKN Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Alimuddin, menyampaikan dengan tegas, “Jalan Bypass ini bukan untuk lapak. Kami tidak melarang orang berjualan, tapi estetika dan keselamatan juga harus dijaga.”
Dalam kegiatan sosialisasi Garis Sempadan Bangunan (GSB) di GOR Kecamatan Sepaku, ia juga menyampaikan pentingnya penataan sejak dini agar kawasan tidak menjadi kumuh dan semrawut.
Namun, penataan ini terkendala masalah klasik: tidak tersedia lahan kas desa (TKD) sebagai tempat relokasi. Ketua RT 8 Suka Raja, Fadli, menegaskan bahwa seluruh lahan di sekitar bypass merupakan milik warga. “Ndak ada TKD, Pak. Semua lahan milik masyarakat,” ujarnya.
Ia pun menyuarakan keberatan jika warganya dilarang berjualan tanpa solusi pengganti. “Masyarakat kami hanya ingin cari makan. Kalau dilarang, ke mana mereka harus pergi?”
Situasi ini menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak boleh mengabaikan dimensi sosial. Transformasi wilayah harus disertai dengan tata ruang yang adil, penataan sosial yang bijak, dan kehadiran negara yang berpihak kepada warga kecil.
Meski begitu, Sepaku tidak kekurangan sisi positif. Dari segi tata kelola desa, beberapa wilayah menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi.
Tiga desa—Bukit Raya, Argo Mulyo, dan Semoi Dua—menerima tambahan Dana Desa (DD) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp206 juta per desa, karena kinerja administrasi yang tertib dan tepat waktu.
Sekretaris Desa Bukit Raya, Adi Suryadi, menjelaskan bahwa desanya selalu tepat waktu dalam menyusun dan menyerahkan dokumen perencanaan, termasuk RKP, APBDes, dan laporan Musdes.
Sementara itu, Pendamping Desa P3MD Kecamatan Sepaku, Wahyudi, menyebut bahwa tambahan dana ini murni karena kinerja administratif yang baik, selain juga mempertimbangkan indeks desa.
Tahun ini, Sepaku menjadi kecamatan penerima Dana Desa terbesar di PPU, dengan total lebih dari Rp12 miliar. Desa Bumi Harapan, Bukit Raya, dan Semoi Dua masuk dalam kategori penerima DD di atas Rp1 miliar.
Kini jelas, Sepaku berada di titik krusial sejarah. Ia bisa menjadi model sukses daerah penyangga ibu kota—tertata, manusiawi, dan berkelanjutan. Tapi juga bisa menjadi ruang konflik sosial dan ketimpangan jika tidak ditata sejak awal.
IKN bukan sekadar proyek fisik, melainkan simbol kebangkitan dan pemerataan nasional. Tapi simbol itu akan kehilangan makna bila rakyat di bawahnya tersisih, ruang publik kacau, dan desa-desa dibiarkan berjalan sendiri.
Karena itu, pembangunan Sepaku harus menyentuh tiga aspek sekaligus: infrastruktur yang kuat, keadilan ruang yang terukur, dan pemberdayaan masyarakat yang menyeluruh. Sepaku sedang bergeliat. Tapi jangan sampai kita abai menatanya. Karena dari sinilah masa depan Indonesia dimulai. (*)
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
Pemimpin Redaksi Media Kaltim
