Tenggarong – Angka kemiskinan di Kutai Kartanegara (Kukar) masih dinilai cukup tinggi. Secara persentase penduduk miskin di Kukar masih ada di angka 7,6 persen, atau bisa dikatakan hanya turun sebesar 0,3 persen dari tahun sebelumnya yang berada diangka 7,9 persen.
Angka ini dinilai oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, masih relatif tinggi. Bahkan dia meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk fokus menekan angka kemiskinan dalam dua bulan kedepan. “Karena selama hampir lima tahun angka kemiskinan di Kukar cenderung diam ditempat, diangka 7,9 persen turun ke 7,3 persen terus naik lagi,” sebut Sunggono, Rabu (8/2/2023).
Padahal Sunggono menambahkan, pada tahun 2022 lalu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 198 miliar, untuk menurunkan angka kemiskinan.
Namun setelah dilakukan analisa lebih mendalam, rupanya ditemukan fakta bahwa, tingginya angka kemiskinan di Kukar juga dipicu oleh banyaknya pendatang yang hadir di Kukar. Mengingat memang cukup banyak orang dari luar daerah yang datang ke Kukar untuk mencari peruntungan hidup.
“Ketika datang dia belum kerja, tinggalnya masih ikut tetangga atau keluarga. Kemudian di survei belum pernah dapat bantuan dari pemerintah daerah, akhirnya dianggap miskin,” lanjutnya.
Selain itu, angka kemiskinan yang sebenarnya datanya ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ternyata dapat dikatakan belum valid. Sehingga pemkab melakukan validasi ulang, berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dari Bappenas. Serta data yang dimiliki pemkab melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, ternyata setelah dilakukan verifikasi ulang, ternyata yang tidak valid hampir mencapai 40 persen.
Meski begitu, Sunggono tetap optimis angka kemiskinan di Kukar dapat ditekan. Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021-2026. Dimana pada tahun ini ditargetkan angka kemiskinan di Kukar akan ada dibawah 7 persen.
Kini, dia mengaku terus berupaya mensinergikan program-program, setiap OPD untuk fokus mengatasi masalah kemiskinan. Termasuk juga melibatkan pihak-pihak swasta untuk turut bersinergi menekan angka kemiskinan di Kukar. “Nah ini kita akan koordinasikan dengan semua kepala desa (kades), untuk memastikan bahwa program intervensi masing-masing OPD, sesuai dengan perencanaan dan data, dan benar-benar diketahui serta dipahami kades,” pungkasnya. (tabs)
