TENGGARONG – Demi mewujudkan jaminan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah inovatif. Salah satunya dengan melibatkan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Dikatakan oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, langkah ini dihadirkan untuk mengoptimalkan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kukar. Khususnya bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja atau Peserta Mandiri (BP).
“Dengan keterlibatan perusahaan melalui CSR, diharapkan pembiayaan peserta JKN dapat lebih terbantu, sehingga makin banyak warga Kukar yang terlayani,” sebutnya, Kamis (9/1/2024).
“CSR dapat menjadi salah satu solusi pembiayaan agar layanan kesehatan lebih inklusif dan menjangkau seluruh masyarakat,” timpalnya.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Kukar telah menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung Universal Health Coverage (UHC). Dengan capaian 98,18 persen kepesertaan JKN pada 2024, Kukar bahkan melampaui target nasional sebesar 98 persen. Atas keberhasilan tersebut, Kukar bersama 33 provinsi dan 446 kabupaten/kota di Indonesia menerima penghargaan atas dukungan terhadap UHC.
“Ini adalah pencapaian luar biasa yang menunjukkan dedikasi kita semua,” tegas Sunggono.
Meski capaian UHC telah diraih, Sunggono menekankan pentingnya validasi dan sinkronisasi data peserta JKN untuk memastikan ketepatan sasaran. Ia mendorong pelibatan langsung pemerintah desa dan z RT dalam proses verifikasi data. “Ketua RT memahami kondisi masyarakat secara langsung, sehingga data yang disusun akan lebih akurat,” ujarnya.
Pemkab Kukar juga telah mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mendukung pelaksanaan program JKN. Hal ini sejalan dengan visi Kukar Idaman yang menargetkan seluruh masyarakat terakomodasi dalam program ini.
Melalui kontribusi sektor swasta, Pemkab Kukar berharap tantangan pembiayaan JKN dapat teratasi. Kolaborasi ini bukan hanya soal pembiayaan, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kami optimis bahwa dengan keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, program JKN akan semakin optimal. Tahun 2025 diharapkan menjadi era baru pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas di Kukar,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kukar, Ika Irawati, hingga 1 Desember 2024, tercatat sebanyak 143.925 jiwa yang terdaftar sebagai peserta PBPU dan BP mandiri di Kukar. Menurut BPJS Kesehatan, rata-rata pertumbuhan peserta mencapai 2.433 jiwa setiap bulannya.
Dengan proyeksi tambahan peserta sekitar 1.500 jiwa per bulan pada tahun 2025, jumlah peserta PBPU dan BP diperkirakan akan meningkat menjadi 161.925 jiwa pada akhir tahun depan. Perkiraan tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kebutuhan layanan kesehatan bagi warga Kukar.
“Dengan jumlah peserta yang terus berkembang, estimasi anggaran yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program JKN pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp69,7 miliar,” tutup Ika Irawati.
Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i
