TENGGARONG – Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang berlangsung di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar mulai memetakan dan mengidentifikasi jenis-jenis potensi konflik yang mungkin terjadi di Kukar.
Dalam melakukan pemetaan dan mengidentifikasi konflik, Kepala Badan Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, mengatakan pihaknya akan turut melibatkan seluruh elemen pemerintahan. Mulai dari kecamatan, kelurahan dan desa hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT).
“Karena isu pilkada lebih sensitif, jadi pemetaan harus mencakup berbagai tingkatan mulai dari RT, kelurahan, desa, hingga kecamatan,” sebutnya, Selasa (11/6/2024).
Rinda juga menambahkan, pihaknya juga bekerjasama dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk memetakan konflik di Kukar. Agar data yang diidentifikasi bisa lebih akurat. Badan Kesbangpol Kukar pun melakukan survei dengan menggunakan google form. Data tersebut kemudian akan dianalisa lebih lanjut dan Kesbangpol Kukar akan membuat diagram yang menunjukkan kondisi konflik di berbagai wilayah.
Selain kondusifitas wilayah, Rinda juga berharap agar partisipasi masyarakat pada pilkada kali ini bisa meningkat, dari penyelenggaraan sebelumnya. Dimana partisipasi pada Pilkada 2020 lalu hanya berkisar di angka 57 persen saja. Oleh sebab itu, ia menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada tahun ini bisa mencapai 70 persen.
Oleh sebab itu, Rinda berharap agar proses pemutakhiran daftar pemilih bisa berjalan dengan baik. Ia menuturkan kejadian orang meninggal namun masih muncul di DPT sangat dihindari. Sekalipun terjadi, pihaknya mendorong penerbitan akta kematian oleh Disdukcapil atau surat keterangan dari lurah atau kepala desa.
“Kami harap masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan dan mendorong keaktifan mereka dalam pilkada. Sehingga tingkat partisipasi lebih meningkat di tahun 2024 ini,” pungkasnya. (Adv)
Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i
