TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama dengan TNI dan Polri melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kukar, yang akan digelar pada pada November mendatang. Pemkab Kukar menggelontorkan anggaran sebesar Rp 12 miliar.
Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Kukar Edi Damansyah bersama Kapolres Kukar AKBP Heri Rusyaman, Kapolres Bontang AKBP Alex Frestian Lumban Tobing, Dandim 0906/Kukar Letkol (Czi) Damai Adi Setiawan dan Dandim 0908/Bontang Letkol (Inf) Aryo Bagus Daryanto.
Penandatanganan ini juga turut dihadiri oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono dan Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti. Dilaksanakan di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, pada Senin (4/3/2024).
Dalam kesempatan ini, Edi Damansyah meminta maaf karena penandatanganan NHPD ini sedikit terlambat. Karena selama ini seluruh pihak termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, fokus mengawal proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak.
Edi juga menyampaikan, pihaknya terlebih dahulu ingin memastikan anggaran untuk pengamanan Pilkada 2024 di Kukar telah tersedia di bendahara umum daerah. “Nanti Bendahara Umum daerah pastikan dulu duitnya ada atau tidak, jangan sampai nanti sudah rame di medsos, ternyata duitnya tak ada,” guraunya.
Sementara itu, Kaban Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti merincikan besaran anggaran yang dikucurkan untuk pengamanan Pilkada mencapai Rp 12 miliar. Dialokasikan untuk Polres Kukar sebesar Rp 8,1 miliar, Polres Bontang sebesar Rp 1,2 miliar, Kodim 0906/Kukar sebesar Rp 2 miliar dan Kodim 0908/Bontang sebesar Rp 624 juta.
“Pembiayaan bersumber pada anggaran Hibah Pengamanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar Tahun Anggaran 2024,” pungkas Rinda. (adv)
Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i
