Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dijadwalkan ke Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial (Pusdatin Kemensos), untuk melakukan sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kukar. Didampingi langsung oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, Hamly, di Jakarta.
Dari DTKS yang awalnya mencapai 194 ribu Anggota Rumah Tangga (ART), berhasil diverifikasi dan validasi (verivali) oleh Pemkab Kukar. Dengan menugaskan masing-masing camat di Kukar dengan pendamping Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Hasilnya, sekitar 39 persen DTKS yang diverivali terpangkas. Lantaran tidak memenuhi kriteria masuk dalam DTKS.
Mulai dari status ART yang meningkat, hingga tidak ditemukan di lapangan. Karena pindah maupun meninggal dunia.
“61 persen yang ditemukan dan valid sehingga masuk dalam DTKS,” terang Hamly, Selasa (11/10/2022).
Hamly menegaskan, dengan adanya DTKS yang ada dan sudah diverivali. Tidak ada lagi selisih jumlah warga Kukar yang seharusnya mendapatkan bantuan dari Kemensos. Karena dikatakan Hamly, tentu Kukar akan dirugikan karena mendapat anggaran namun saat akan diberikan penerimanya tidak ada.
“Yang terpenting data Kukar sudah mendekati valid. Tidak ada lagi selisih sampai 30 persen,” pungkas Hamly. (adv/rku)
