TENGGARONG – Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Disdikbud) Kukar. Membahas terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hinggga perencanaan APBD-P 2023 di sektor pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Baharuddin, yang memimpin langsung rapat ini mengatakan, progres realisasi APBD murni hingga bulan September ini sudah mencapai sekitar 85 persen pada bidang SMP. Sedangkan untuk bidang SD realisasinya sedikit lebih baik, yakni hampir mencapai angka 100 persen.
“Hanya saja memang realisasi anggarannya belum sampai segitu. Karena pihak perusahaan yang mengerjakan kegiatan belum melakukan penagihan,” kata Baharuddin, saat dijumpai usai memimpin RDP, Senin (18/9/2023).
Ia menegaskan, pihaknya meminta agar seluruh bentuk kegiatan yang telah direncanakan pada APBD murni untuk segera diselesaikan. Mengingat memasuki bulan Oktober kegiatan APBD-P akan mulai berjalan.
Apalagi pada APBD-P 2023, Disdikbud Kukar mendapat tambahan gelontoran anggaran yang cukup besar, yakni Rp 510 miliar. Sehingga ia meminta Disdikbud Kukar untuk dapat memaksimalkan setiap program yang telah direncanakan.
“Kami minta beberapa kegiatan fisik yang ada di (APBD) perubahan ini dikeluarkan saja, karena waktunya terbatas. Lebih baik dialihkan ke pengadaan saja,” tambahnya.
Baharuddin kembali menegaskan, rekomendasi ini disampaikan oleh Komisi IV, lantaran ia khawatir kegiatan fisik tersebut tidak dapat terselesaikan. Dengan catatan kegiatan-kegiatan fisik yang tidak dimasukkan dalam APBD-P dijadikan prioritas untuk masuk dalam perencanaan APBD tahun 2024.
Ia juga mewanti-wanti, agar kegiatan pembangunan fisik yang sudah direncanakan pada APBD tahun 2024 dapat direalisasikan dengan baik. Mengingat pembangunan fisik sekolah memegang peran yang vital dalam berjalannya proses belajar mengajar.
“Tidak boleh ada alasan lagi kalau fisik tidak dilaksanakan, karena kami sudah memberikan ruang di tahun 2024. Sudah direncanakan, harus dilakukan pembangunan fisiknya. Kami lakukan penekanan untuk itu,” ujarnya.
Disisi lain, Komisi IV DPRD Kukar juga menyoroti permasalahan Sumber Daya Manusi (SDM). Dari RDP tadi diterima informasi bahwa, terdapat kekurangan SDM Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sehingga progres realisasi kegiatan sedikit terhambat.
Baharuddin pun menyarankan, agar dialokasikan anggaran khusus untuk melakukan peningkatan SDM. “Jangan dibiarkan kita kekurangan orang sementara anggarannya ada, harus ada anggaran untuk mensuport itu. Sehingga tidak ada alasan lagi nanti keterlambatan realisasi kegiatan. Karena anggaran di Disdikbud ini besar,” tutupnya.
Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i
