TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, melantik tujuh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar. Dilaksanakan di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Senin (17/7/2023).
Adapun para pejabat tinggi pratama yang mengalami pemindahan jabatan sesuai dengan SK Bupati Kukar. Masing-masing Sutikno yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, kini menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kukar. Alfian Noor sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar, jadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar.
Maman Setiawan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, kini menjadi Kepala Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) Kukar. Kemudian Setianto Nugroho Aji sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kukar, menjadi Kepala Pelaksana Badan Perencanaan Daerah (BPBD) Kukar. Muhammad Taufik yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kukar, kini menjadi Kadistanak Kukar.
Bambang Arwanto sebelumnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar. Lalu yang terakhir, Fida Hurasani yang sebelumnya menjabat Kalak BPBD, kini menjadi Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kukar. Beserta mutasi satu pejabat tinggi pratama. Yakni Wisnuwardhana sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), kini dimutasi ke Jabatan Pelaksana Analis Pembangunan Badan Perencanan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar.
“Pelantikan ini adalah bentuk penyegaran dan evaluasi kinerja di lingkungan Pemkab Kukar. Dan saya harapkan ada percepatan kerja, itu saja,” kata Edi Damansyah.
Dengan adanya perguliran jabatan ini, Edi berharap dapat menjadi momentum bagi seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk melakukan pembenahan internal, terhadap segala urusan, kinerja dan tanggung jawab sebagai kepala dinas (kadis). Karena menurutnya seluruh kinerja para kadis dapat dipantau melalui rapat koordinasi (rakor) yang rutin digelar setiap bulan.
“Entah memiliki kelemahan dalam sisi manajerial dan kepemimpinan. Semuanya bisa dilihat dari hasil assessment dan uji kompetensi,” tegas Edi.
Apalagi memasuki triwulan ketiga tahun 2023 ini, Edi menginginkan adanya penyegaran dan evaluasi kinerja dari jajarannya. Melalui pelantikan ini, diharapkan seluruh program yang telah dilaksanakan bisa segera diselesaikan. Mengingat saat ini telah memasuki masa persiapan penyusunan APBD-P dan APBD tahun 2024. “Kita memerlukan penyegaran, agar beberapa OPD yang rendah kinerjanya harus ada perbaikan,” tambahnya.
Edi juga berkomitmen, untuk mematuhi aturan birokrasi yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang berlangsung. Tanpa ada kepentingan masing-masing, namun sepenuhnya melayani rakyat.
“Kita tidak ingin ada yang bermain-main karena ada kepentingan-kepentingan khusus. Tapi kaidah norma yang harus kita lalui dengan baik. Kami komitmen menjaga manajemen aparatur negara,” tutupnya. (tabs)
