TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah Kutai Kartanegara terhadap, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022. Dilaksanakan di ruang Rapat Paripurna DPRD Kukar, Senin (12/06/2023) malam.
Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, didampingi Wakil Ketua Alif Turiadi dan Siswo Cahyono, serta dihadiri anggota DPRD Kukar lainnya. Juga dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Kukar, Rendi Solihin, dan kepala OPD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kukar.
Laporan yang disampaikan diantaranya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), LO, LPE dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang telah diudit oleh BPK RI.
“Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemkab Kukar 2022. WTP ini adalah WTP yang kesepuluh kalinya, diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,” kata Rendi.
Rendi mengungkapkan, APBD Kukar 2022 memuat program dan kegiatan yang ditetapkan melalui mekanisme penganggaran. Dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), baik dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Dimana program-program tersebut, telah diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan Kukar, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar tahun 2021-2026.
“Sudah disampaikan semua terkait pendapatan, belanja. Ada terjadi peningkatan di beberapa sektor seperti kemiskinan. Ini juga yang menjadi sorotan tanggapan kawan-kawan fraksi,” imbuhnya.
Untuk itu, Rendi juga mengaku pihaknya merespon baik. Bahwa informasi teman-teman ini belum diterima secara menyeluruh, apa-apa saja yang menjadi program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan Pemkab Kukar. Ia menegaskan bahwa, pemkab telah berhasil menekan angka kemiskinan, meski belum begitu signifikan.
“Belum satu tahun endemi kemiskinan sudah sedikit menurun. Tetapi kami jadikan prioritas di 2023-2024 agar angka kemiskinan bisa ditekan kembali,” tutupnya. (tabs)
