TENGGARONG – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menempati urutan ke-5 secara nasional, sebagai provinsi paling rawan terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu. Berdasarkan nilai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang baru saja dirilis Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI dengan nilai 77,04.
Secara berurutan dibawah DKI Jakarta (88,96), Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86) dan Jawa Barat (77,04). Menyikapi ini, Ketua Bawaslu Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Rahman, menyampaikan bahwa pihaknya akan memaksimalkan proses pencegahan. Guna menekan angka pelanggaran pada pemilu serentak pada 2024 mendatang.
Rahman memaparkan bahwa IKP yang dirilis oleh Bawaslu RI ini, merupakan hasil analisis dari penyelenggaraan pilkada sebelumnya. Diakuinya, pelanggaran seperti politik uang, masalah netralitas ASN dan penyelenggaraan pemilu, serta pelanggaran- pelanggaran administrasi pada masa kampanye. Menjadi pelanggaran yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemilu.
Sehingga IKP ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Bawaslu di seluruh Indonesia, tidak terkecuali Bawaslu Kukar. Bagaimana di masing-masing tingkatan harus berkerja dengan lebih keras. Untuk memastikan penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil.
“Yang jelas, kita akan memaksimalkan proses pencegahan, partisipasi masyarakat dan juga melakukan sosialisasi kerawanan pelanggaran pemilu,” sebut Muhammad Rahman, Rabu (21/12/2022).
Guna memastikan penyelenggaraan pemilu di Kukar berjalan baik. Rahman memaparkan, setidaknya akan ada 5 isu strategis yang menjadi fokus Bawaslu Kukar. Pertama adalah Bawaslu Kukar akan senantiasa mengawasi netralitas penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan, dari Kabupaten hingga badan-badan Adhoc di tempat pemungutan suara (TPS).
Selain itu, Bawaslu Kukar akan melakukan pemetaan potensi kerawanan pelanggaran pemilu. Serta memberikan edukasi terhadap masyarakat berkaitan dengan fungsi pengawasan partisipasif masyarakat. Yang memegang peranan penting dalam suksesnya pergelaran pesta demokrasi di tahun 2024 tersebut.
“Masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam proses-proses pemilu. Maka dari itu meningkatkan pengawasan partisipasif masyarakat menjadi sangat penting untuk menekan angka pelanggaran pemilu, setelah kita petakan dimana titik-titik yang berpotensi terjadi kerawanan, kita juga harus edukasi masyarakatnya agar berpartisipasi aktif dalam mengawasi proses pemilu,” sambungnya.
Selain itu, Rahman juga mengaku pihaknya akan membangun kerjasama dengan pihak Diskominfo Kukar dan pihak kepolisian. Untuk melakukan edukasi dan pengawasan melalu media sosial. Serta kedepannya Bawaslu Kukar akan memberikan pemahaman kepemiluan terhadap kelompok-kelompok rentan.
Rahman mengatakan, Bawaslu Kukar telah memetakan langkah strategis yang akan dilakukan dalam melakukan pengawasan terhadap Pemilu 2024. “Apa yang akan kita lakukan ke depan kita telah petakan, tinggal kita eksekusi saja,” pungkasnya. (tabs)
