TENGGARONG – Aktivitas melaut nelayan pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini menghadapi tekanan baru. Berkurangnya jatah solar subsidi bersamaan dengan tingginya harga bahan bakar non subsidi membuat biaya operasional semakin membengkak dan hasil tangkapan ikut terancam menurun.
Kondisi tersebut mulai dirasakan nelayan di sejumlah wilayah pesisir Kukar yang selama ini menggantungkan kebutuhan bahan bakar pada biosolar subsidi untuk menggerakkan kapal saat mencari ikan di laut.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar, Yusha Abdi, membenarkan adanya berbagai keluhan dari nelayan terkait semakin terbatasnya pasokan solar subsidi dalam beberapa waktu terakhir.
Menurutnya, pengurangan kuota menjadi salah satu penyebab utama yang membuat nelayan kesulitan memperoleh bahan bakar untuk operasional.
“Keluhan dari nelayan memang banyak masuk. Salah satunya karena kuota solar subsidi yang diterima berkurang,” ujarnya.
Dampaknya tidak hanya dirasakan pada biaya melaut, tetapi juga durasi operasional kapal. Jika sebelumnya pasokan bahan bakar cukup digunakan hingga tiga atau empat hari, kini nelayan disebut hanya mampu bertahan sekitar satu hingga dua hari di laut.
Keterbatasan waktu melaut itu ikut memengaruhi hasil tangkapan. Nelayan yang biasanya membawa pulang hasil cukup besar kini harus puas dengan jumlah yang jauh lebih sedikit akibat waktu pencarian ikan yang menyusut.
“Kalau waktu melaut berkurang otomatis hasil tangkapan juga turun,” jelas Yusha.
Situasi menjadi semakin berat karena harga bahan bakar alternatif seperti Dexlite mengalami kenaikan tajam. Kondisi tersebut membuat nelayan nyaris tak memiliki pilihan selain tetap bergantung pada biosolar subsidi.
“Kalau pakai non subsidi, hitung-hitungan biaya operasionalnya jadi berat. Selisih harganya terlalu tinggi,” katanya.
Tekanan serupa juga dirasakan nelayan kecil di kawasan pesisir Anggana. Ruswadi, salah satu nelayan setempat, mengaku pembatasan pembelian solar membuat aktivitas melaut harus disesuaikan dengan stok BBM yang tersedia.
Menurutnya, pasokan kini dibagi lebih terbatas karena jumlah yang tersedia tidak sebanyak sebelumnya. “Sekarang harus dibatasi karena stoknya kurang. Mau tidak mau waktu melaut juga dikurangi,” tuturnya.
Akibat kondisi itu, pendapatan nelayan ikut tergerus. Saat kebutuhan bahan bakar tak mencukupi, mereka terpaksa membeli BBM eceran dengan harga lebih mahal agar tetap bisa beroperasi.
“Kalau kurang biasanya cari di pengecer, tapi selisih harganya jauh,” katanya.
Ruswadi menyebut kapal kecil miliknya membutuhkan sekitar 100 liter bahan bakar untuk sekali turun ke laut. Dengan harga BBM yang terus naik, keuntungan yang dibawa pulang pun semakin menipis.
Meski dihadapkan pada situasi sulit, para nelayan tetap memilih bertahan demi memenuhi kebutuhan keluarga. “Yang penting masih bisa melaut, tinggal menyesuaikan saja,” ucapnya.
Di tengah keluhan yang terus berdatangan, DKP Kukar mengaku telah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, mulai dari Pertamina, BPH Migas hingga Kementerian ESDM guna mencari solusi atas keterbatasan pasokan BBM nelayan.
Salah satu langkah yang tengah dibahas ialah kemungkinan pengalihan kuota dari wilayah yang penyerapannya rendah ke daerah pesisir Kukar yang mengalami kekurangan stok.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengkaji opsi bantuan biaya angkut bahan bakar untuk meringankan beban operasional nelayan. “Kami terus koordinasi agar kebutuhan nelayan tetap terpenuhi dan aktivitas melaut tidak terganggu,” tutup Yusha. (RK)
