TENGGARONG – Persoalan energi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tak lagi sekadar isu distribusi, melainkan mulai menjalar menjadi tekanan nyata bagi ekonomi masyarakat. Ketimpangan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah memicu lonjakan harga, sekaligus mengganggu aktivitas produktif, terutama di sektor pertanian.
Di sisi lain, pemerintah daerah justru tengah mendorong kebijakan efisiensi energi secara besar-besaran. Saat masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, pemerintah berupaya menekan konsumsi energi dari sisi internal birokrasi.
*Ketimpangan Pasokan, Harga Melonjak di Hulu*
Dalam beberapa pekan terakhir, distribusi BBM di Kukar menunjukkan ketidakseimbangan yang mencolok. Sejumlah wilayah mengalami keterbatasan pasokan, sementara daerah lain relatif stabil.
Di Desa Kahala, Kecamatan Kenohan, warga mulai kesulitan memperoleh BBM. Meski harga belum melonjak tajam, ketersediaan yang terbatas sudah cukup mengganggu aktivitas harian.
Kondisi berbeda terjadi di kawasan SP 1, di mana harga bensin dilaporkan menembus Rp15 ribu per liter. Bahkan, di wilayah Kembang Janggut, harga sempat melonjak hingga Rp30 ribu per liter akibat gangguan distribusi.
Lonjakan ini dipicu tersendatnya pasokan melalui jalur Sungai Mahakam—urat nadi distribusi energi di wilayah hulu. Meski gangguan tersebut bersifat sementara dan kembali normal dalam dua hari, dampaknya sudah terlanjur dirasakan masyarakat.
Sementara itu, di wilayah seperti Tenggarong Seberang, kondisi relatif lebih stabil. BBM masih tersedia dengan harga sekitar Rp13 ribu per liter, menunjukkan adanya disparitas yang cukup tajam antarwilayah.
Petani Jadi Korban Paling Rentan
Ketimpangan distribusi ini berdampak langsung pada sektor pertanian. Kelangkaan solar subsidi membuat petani kesulitan mengoperasikan alat mesin pertanian, terutama saat memasuki musim pengolahan lahan.
Aktivitas bajak sawah yang seharusnya berjalan optimal justru terhambat. Jika kondisi ini berlarut, bukan hanya jadwal tanam yang terganggu, tetapi juga berpotensi memengaruhi produksi pangan.
“Solar susah didapat, padahal sekarang lagi musim turun ke sawah,” keluh seorang petani di wilayah hulu Kukar.
Ketergantungan tinggi terhadap BBM untuk operasional pertanian membuat sektor ini menjadi yang paling rentan terhadap gangguan distribusi.
Pemkab Tekan Konsumsi, Pangkas BBM Hingga 60 Persen
Di tengah tekanan tersebut, Pemkab Kukar mengambil langkah berbeda dengan fokus pada efisiensi energi di lingkungan pemerintahan. Salah satu kebijakan utama adalah pemangkasan penggunaan BBM kendaraan dinas di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga lebih dari 60 persen.
Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono, menyebut langkah ini sebagai upaya paling konkret dalam menekan konsumsi energi dibanding kebijakan Work From Home (WFH) yang mulai diterapkan sejak 10 April 2026.
“Pengurangan BBM ini lebih terukur dampaknya. Kita batasi penggunaan kendaraan dinas secara ketat,” ujarnya.
Kebijakan tersebut berdampak langsung pada pola kerja ASN. Penggunaan mobil dinas kini dibatasi hanya untuk kepentingan mendesak. Bahkan, pegawai didorong beralih ke moda transportasi alternatif seperti sepeda.
Namun, implementasi WFH sendiri belum bisa diukur efektivitasnya dalam menekan konsumsi energi, mengingat tidak semua ASN menerapkannya, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Antara Efisiensi dan Realitas Lapangan
Langkah efisiensi yang ditempuh pemerintah dinilai sebagai respons terhadap tekanan energi yang lebih luas. BBM disebut sebagai salah satu komponen pengeluaran terbesar, sehingga pengendalian konsumsi menjadi langkah strategis.
Namun di lapangan, persoalan utama justru terletak pada distribusi yang belum merata. Infrastruktur menjadi salah satu faktor penghambat, seperti kondisi jalan di wilayah Kenohan yang rusak dan berpotensi mengganggu distribusi energi dan logistik.
Pemkab Kukar mengaku telah mengantisipasi hal tersebut dengan meminta laporan dari kecamatan serta melibatkan perusahaan dalam percepatan perbaikan jalan, sembari menunggu proyek resmi yang masih dalam tahap lelang.
Selain itu, tim pemantau harga juga diturunkan untuk memastikan stabilitas di lapangan dan mendeteksi potensi lonjakan harga lebih dini.
Tantangan Energi Daerah yang Belum Tuntas
Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan energi di Kukar tidak hanya berkaitan dengan penghematan, tetapi juga ketahanan distribusi. Ketergantungan pada jalur tertentu, seperti Sungai Mahakam, membuat pasokan rentan terganggu.
Di sisi lain, dinamika global juga turut memengaruhi rantai pasok nasional, yang pada akhirnya berdampak hingga ke tingkat daerah.
Tanpa langkah penanganan yang terintegrasi—baik dari sisi distribusi, infrastruktur, maupun kebijakan—ketimpangan ini berpotensi terus berulang.
Bagi masyarakat, khususnya petani, stabilitas pasokan BBM bukan sekadar kebutuhan, melainkan penopang utama aktivitas ekonomi. Sementara bagi pemerintah, efisiensi menjadi langkah penting, namun belum cukup untuk menjawab persoalan di lapangan.
Kondisi ini menegaskan satu hal: krisis energi di daerah bukan hanya soal hemat atau tidak, tetapi soal bagaimana memastikan akses yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
Penulis : Ady Wahyudi dan Shavira Ramadhanita
Editor : Afi
