TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, melakukan inspeksi lapangan langsung ke basecamp PT Vahana Bajaj Sukses (MaxRide), pada Jumat (10/4/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kesiapan serta kelengkapan administrasi transportasi roda tiga Bajaj, yang mulai hadir di Kecamatan Tenggarong.
Dalam tinjauan tersebut, Rendi Solihin menegaskan bahwa meski secara digital aplikasi MaxRide telah mengantongi izin dari kementerian. Pun unit kendaraan telah memiliki STNK dari Polres, namun izin operasional di tingkat daerah masih dalam proses penyelesaian.
Saat ini tercatat terdapat 12 unit Bajaj yang disiapkan untuk tahap awal, namun jumlah tersebut dipastikan tidak akan ditambah sebelum seluruh regulasi dan izin operasional resmi diterbitkan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukqr mengimbau pihak pengelola untuk tidak memberlakukan tarif atau beroperasi sebagai angkutan umum terlebih dahulu, hingga seluruh dokumen perizinan daerah rampung.
“Kita sudah berdiskusi, sebenarnya MaxRide ini aplikasinya sudah punya izin kementerian. Cuma untuk pengoperasian di daerah, itu belum tuntas izinnya. Jadi kami mengimbau jangan diberlakukan dulu operasionalnya, apalagi ada tarif, sampai nanti izinnya keluar,” ungkap Rendi Solihin.
Guna memberikan pondasi hukum yang kuat, pemkab telah menjalin komunikasi dengan ketua DPRD Kukar untuk segera melakukan kajian peraturan daerah (perda). Perda ini nantinya akan mengatur batasan operasional, jumlah unit, hingga standarisasi tarif agar tidak ditentukan secara sepihak oleh penyedia aplikasi.
“Perda itu akan membuat pagar-pagarnya, batasan-batasannya, yang intinya adalah kemajuan daerah. Pendapatan Asli Daerah juga akan berdampak di situ. Jadi tidak cuma satu sisi yang kita bahas,” tambahnya.
Rendi Solihin, menekankan bahwa investasi ini harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Ia menuntut agar penyerapan tenaga kerja pada operasional Bajaj ini, sepenuhnya berasal dari warga lokal.
“Unitnya sudah ada puluhan dan pastinya banyak tenaga lokal sebagai pekerja di sini. Harus 100 persen tenaga lokal ya, jangan 99 persen,” tegasnya.
Meski ada penundaan operasional, Rendi menegaskan bahwa Pemkab Kukar sangat terbuka terhadap investasi dan inovasi transportasi. Menurutnya, transportasi yang terorganisir adalah salah satu indikator daerah maju.
“Harapan saya inovasi begini jangan dihalang-halangi, terus saja masuk ke Tenggarong. Apapun bentuk investasi, selagi itu bisa mendapatkan PAD dan membantu membuka lapangan pekerjaan yang banyak untuk masyarakat lokal Tenggarong,” tutupnya.
Penulis : Shavira Ramadhanita
Editor : Afi
