TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kini tengah berupaya membangun desa-desa di Kukar semakin mandiri. Lewat Program Satu Desa Satu Produk, harapannya setiap desa punya ciri khas yang bisa dijual sampai keluar daerah.
Bupati Kukar, dr Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa strategi ini merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah. “Itu kan menjadi bagian dari program kita, one village one product, one distrik one industri. Jadi harapan kita satu desa itu memiliki produk unggulan yang menjadi ikon dari desa tersebut,” ungkap dr Aulia.
Ia menambahkan bahwa fokus pada produk unggulan desa, bertujuan agar produk tersebut bisa menjadi kekuatan yang dipasarkan hingga ke luar daerah. “Sehingga kekuatan dari pemasaran produk yang ada di situ bisa menopang kekuatan fiskal yang ada di desa itu. Nanti desa itu fokus pada produk unggulan yang ada di desa itu, nah di level kecamatan kita menginginkan minimal satu kecamatan ada satu industri besar,” tambah dr Aulia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyatakan bahwa pihaknya telah bergerak cepat untuk merealisasikan program tersebut. Salah satunya dengan mengoordinasikan arahan tersebut kepada seluruh perangkat dari BPD, pihak kecamatan, hingga pemerintah desa dan kelurahan.
“Nah, itu program Pak Bupati yang memang sudah diarahkan kepada kita semua. Bahwa setiap desa itu harus ada satu produk yang menjadi unggulan. Kami tadi juga sudah rapat di Bappeda dalam Forum Lintas OPD untuk menyusun bahan bagi masyarakat kabupaten, itu sudah masuk dalam agenda kita,” ungkap Arianto.
Dalam pelaksanaannya, DPMD akan berkolaborasi dengan berbagai dinas. Seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Koperasi-UKM. Terkait skema pembiayaan, Arianto menyebutkan bahwa hal tersebut masih dalam tahap pemetaan. Termasuk potensi masuknya program ini dalam skema alokasi Rp150 juta per desa.
“Ini belum kita skemakan ke sana, mungkin saja nanti bagian dari pengembangan kawasan pedesaan, atau bisa nanti masuk dalam ekonomi kreatif. Jadi yang pasti itu didorong dulu bagaimana nanti kreativitas dan inovasi dari teman-teman desa. Kalau ada kendala nanti kita support, termasuk nanti kita evaluasi jika kendalanya pembiayaan,” lanjut Arianto.
Program ini ditargetkan berjalan penuh pada tahun 2026. Arianto menekankan bahwa koordinasi lintas OPD akan menjadi penopang, dalam mengevaluasi kelayakan produk desa agar benar-benar siap dikembangkan secara bersamaan.
Nantinya pihak OPD lah yang mengevaluasi apakah produk desa tersebut memang layak dikembangkan.
“Ya, sejak diumumkan oleh bupati Kukar, harus sudah jalan, sebelum diumumkan juga sudah jalan, namun kan belum terarah. Jadi nanti maksud Bupati, setiap desa itu harus memiliki, mengklaim sudah punya produknya, Jangan sampai nanti ada desa yang belum,” ujar Arianto.
Penulis: Shavira Ramadhanita
