Tenggarong – Sebagai bentuk perencanaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, yang akan diselenggarakan pada Rabu, 27 November 2024 yang akan datang. Komisi Pemilihan Umum Kutai Kartanegara (KPU Kukar) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kukar, telah bersurat kepada Bupati Kukar. Berkaitan dengan besaran anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.
Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti, saat dihubungi oleh wartawan radarkukar.com Jumat (31/3/2023).
Diketahui pada Pilkada serentak di tahun 2024, akan dilakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur berbarengan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, Rinda mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), telah menyepakati untuk melakukan pembagian item pembiayaan Pilkada tahun 2024.
“Jadi ada pembagian item pembiayaan antara provinsi dan kabupaten kota, di Kukar sendiri kemaren itu sebelum ada kesepakatan ini, KPU mengajukan anggaran sebesar Rp 102 miliar, sedangkan Bawaslu Rp 25 miliar. Tapi kan otomatis berubah karena ada pembagian pembiayaan, jadi KPU itu ada dikisaran Rp 76 miliar dan Bawaslu itu sekitar Rp 14 miliar,” papar Rinda.
Rinda menambahkan, bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan proses verifikasi terhadap pengajuan anggaran yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu. Baru setelahnya diverifikasi, selanjutnya akan dilakukan review oleh inspektorat. Khususnya untuk KPU, sebelum diajukan ke DPRD Kukar untuk disahkan.
“Tapi ini KPU belum selesai kita verifikasi, rencana Selasa ini kita akan verifikasi,” tambahnya.
Rinda berharap semua proses penganggaran ini bisa selesai dengan segera, guna menunjang suksesnya pelaksanaan Pilkada di Kukar. “Saya sih berharap semua berjalan dengan sukses ya, baik dari sisi pelaksanaan dan perencanaan. Karena ini menjadi penting untuk nanti menghasilkan pemilihan yang berkualitas,” tutupnya. (adv/tabs)
