TENGGARONG – Penurunan angka stunting di Kutai Kartanegara (Kukar) bukan hanya hasil kerja aparat pemerintah semata. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar secara aktif merangkul dunia usaha, komunitas, hingga relawan perorangan untuk terlibat langsung dalam berbagai program percepatan penanganan stunting. Kolaborasi ini ikut mengantarkan Kukar menjadi kabupaten dengan penurunan prevalensi stunting terbaik di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dijelaskan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, penanganan kasus stunting di Kukar saat ini sudah berada di bawah angka nasional. Dalam tiga tahun terakhir, prevalensi stunting turun signifikan hingga 12,9 persen. Pada 2022 tercatat 27,1 persen, kemudian menyusut menjadi 17,6 persen dan kembali turun menjadi 14,2 persen pada 2024.
Tidak hanya mengandalkan program pemerintah, Sunggono menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah buah kerja bersama lintas sektor. Perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), berbagai komunitas di Kukar, hingga inisiatif perorangan ikut terlibat mendukung program-program pencegahan dan penanganan stunting.
Sejumlah inovasi diluncurkan di tingkat kabupaten untuk memperkuat gerakan tersebut. Di antaranya RaGa PanTaS (Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan dan Atasi Stunting), Bakti Pantas, Pemberian Makanan Bergizi, Rumah Bahagia, hingga Sapa Si Kaka (Satu Langkah Spesialis, Seribu Harapan Anak). Seluruhnya diarahkan untuk memperbaiki status gizi balita dan meningkatkan kesadaran keluarga.
Program Pemberian Makanan Bergizi menjadi salah satu yang paling strategis. Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari hasil pengukuran intervensi serentak pada Juni 2024, yang berhasil menjangkau 99,2 persen balita dan menjadi yang terbaik di Kaltim.
Program tersebut menyasar balita dengan gizi kurang, berat badan tidak naik, dan berat badan kurang di 20 kecamatan. Sebanyak 2.200 balita menerima suplai makanan bergizi tiga kali sehari selama 58 hari pada periode Oktober–Desember 2024. Pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama antara puskesmas dan PKK dengan dukungan anggaran sekitar Rp 10 miliar.
“Tapi yang penting saya sampaikan adalah political will kepala daerah, memberikan perhatian penanganan stunting,” kata Sunggono.
Selain intervensi gizi, Pemkab Kukar juga memperkuat layanan spesialistik melalui program Sapa Si Kaka. Kunjungan Dokter Spesialis Anak sudah dilaksanakan sejak awal 2024 dan masih berlanjut hingga sekarang. Sepanjang 2024, tercatat 124 titik kunjungan, sedangkan pada 2025 sudah menyasar 30 titik.
Program ini merupakan hasil kerja sama tiga RSUD di Kukar dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kaltim, melibatkan sekitar 21 dokter spesialis anak. Setiap kunjungan melayani 30–60 balita dengan kondisi stunted dan gizi buruk, baik untuk pemeriksaan, pemantauan, maupun edukasi kepada orang tua.
Melalui rangkaian program dan dukungan banyak pihak tersebut, Pemkab Kukar menargetkan tidak hanya menurunkan angka stunting, tetapi juga mencegah munculnya kasus baru di masa mendatang.
“Makanya kita mendorong supaya tidak ada kasus sunting, tidak ada kasus baru di Kukar,” pungkas Sunggono. (Adv)
